EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN TOL LAUT TRAYEK T-5 DALAM MENGURANGI DISPARITAS HARGA BAHAN POKOK
Abstract
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas mencapai 3,25 juta km2 atau sekitar 63 % wilayah Indonesia serta garis pantai yang sangat panjang sepanjang 80.791 km2. Posisi strategis wilayah laut indonesia baik dari segi geopolitik dan geoekonomi menuntut adanya perubahan kebijakan yang lebih mengedepankan pengembangan potensi laut/maritim Indonesia. Pembangunan tol laut sebagaimana yang dimaksud dalam kebijakan Presiden Jokowi memang menjanjikan banyak perubahan utamanya kesenjangan antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. Pelabuhan-pelabuhan inilah yang kemudian akan menopang pembangunan Tol Laut yang akan dibagi-bagi menjadi beberapa trayek angkutan laut yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur Indonesia. Penelitian Efektivitas Penyelenggaraan Tol Laut ini menggunakan metode gabungan (mix method), yaitu mengkombinasikan antara pendekatan
komparatif dan deskriptif kuantitatif, Lokasi survey dilakukan di Kota Ternate dan daerah hinterlandnya. Efektivitas pelaksanaan tol laut pada trayek T-5 belum mampu untuk menekan disparitas harga yang terjadi. Penurunan indeks harga hanya terjadi di Pasar Galela untuk komoditas Cabe besar dan daging sapi, sedangkan sisanya untuk semua komoditas selain beras medium di ketiga pasar menunjukkan kenaikan indeks harga, Rute pelayaran tol laut yang bersinggungan dengan jalur swasta yang telah lebih dulu bersaing sehingga jalur tol laut yang baru beroperasi akan sulit bersaing serta lama dan panjangnya jalur yang harus dilalui oleh jalur tol laut sehingga jalur swasta masih lebih diminati karena jalur yang lebih pendek dan waktu yang relative cepat walaupun dengan harga yang jauh lebih mahal, Trayek T-5 belum mampu untuk memenuhi kebutuhan akan komoditi bahan pokok pada wilayah yang dilaluinya, sehingga sektor swasta masih berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok daerah tersebut.
References
2. BPS, 2016. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2011 – 2015. Jakarta, 2016
3. Direktorat JenderalPerhubungan Laut. 2013. Kajian EvaluasiDan Optimalisasi Trayek Angkutan Peti Kemas Dalam Negeri. Jakarta.
4. Dolbeare, M. (1975) Public Policy Evaluation. J.A. Gardiner (Ed.) Saage Publications
5. Kuznets, 1995. Economic Growth an Contribution of Agriculture. In Eicher, C.K. and Witt, L.W. (eds). Agriculutre in Economic Development. McGraw Hill. New York.
6. Lineberry, R.L. (1997). Equality and Urban Policy : The Distribution of Municipal Public Service (Vol. 39). Sage Publications, Inc.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011.
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan PelayananPublik Kapal Perintis Milik Negara.
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
10.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik Angkutan BarangDi Laut.
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut.
13.Perikanan, P. d. (2011). Statistik Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Kemeterian Kelautan dan Perikanan.
14.PPN/Bappenas, K. (2015). Laporan Implementasi Konsep Tol Laut 2015. Jakarta: Bappenas.
15.Simatupang, P. 2003. Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pertanian.
16.Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Baduose Media. Padang.
