PENANGANAN DOKUMEN KAPAL DI KANTOR SYAHBANDAR OTORITAS PELABUHAN (KSOP) MUNTOK DARI PT. ORELA BAHARI

Main Article Content

Juli Sastro Situmorang
Sitti Syamsiah
Novianty Palayukan

Abstract

Juli Sastro Situmorang, 2018, “Penanganan Dokumen Kapal di Kantor
Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Muntok dari PT. Orela Bahari ,
(dibimbing oleh Sitti Syamsiah, dan Novianty Palayukan). Sejalan dengan
pertumbuhan arus kegiatan angkutan laut dan kegiatan kapal di
pelabuhan, maka dalam hal ini pihak direktorat jenderal perhubungan laut
sangat berperan penting khususnya pihak Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan dalam mengatur peranan ketertiban, pengawasan dan
keselamatan pelayaran antar pulau yang telah diatur dalam undang –
undang pelayaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
penyebab belum maksimalnya penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan
juga pemeriksaan Dokumen Kapal. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor
Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Muntok dari PT. Orela Bahari selama
lebih dari 5 (Lima) bulan mulai dari 28 November 2016 sampai dengan 18
Mei 2017. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dari dalam
Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Muntok dengan cara
observasi dan wawancara langsung berupa pertanyaan yang diajukan
kepada pihak terkait serta teknik dokumentasi dengan menggunakan
kamera dalam pengambilan data. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa
penanganan dokumen dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sudah
sesuai dengan peraturan yang berlaku namun ada beberapa perhatian
seperti pada banyaknya dokumen kapal atau perusahaan serta
pemeriksaan administrasi yang belum diperiksa, sehingga Penerbitan
Surat Persetujuan Berlayar terkadang tidak sesuai dengan waktu yang
ditentukan dan dalam prosedur penanganan dokumen kapal sudah sesuai
dengan aturan yang berlaku di Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan
Muntok dan juga dalam proses pemeriksaan dokumen kapal sudah sesuai
dengan peraturan tetapi dalam hal pemeriksaan sertifikat kapal dan fisik di
temukan kendala dimana para petugas atau pegawai yang bertugas tidak
ada ditempat sehingga dalam proses penerbitan dan perpanjangan
sertifikat kapal mengalami keterlambatan.

Article Details

Section
Articles